Omnibus law
DPR RI Dorong Pemerintah Gandeng Kelompok Buruh Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menggandeng masyarakat, terutama kelompok buruh, dalam membahas aturan turunan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Puan, hal itu harus dilakukan untuk membuat aturan rinci yang jelas dan dapat diterima semua pihak.
“Kami mendorong pemerintah untuk menggandeng berbagai kelompok pekerja agar terlibat dalam pembahasan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja. Keterlibatan pekerja dibutuhkan untuk memperinci UU Cipta Kerja,” kata Puan, Kamis (8/10/2020).
Puan menegaskan, DPR RI akan mengawal untuk memastikan bahwa aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak. Aturan turunan yang harus dibahas bersama buruh di antaranya adalah tentang pengupahan, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, tentang pekerja asing, serta tentang hubungan kerja dan waktu kerja.
“DPR RI akan mengawal untuk memastikan aturan turunan UU Cipta Kerja memberikan manfaat yang adil bagi semua,” ungkap Puan.
DPR RI melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja hingga disahkan menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020.
Pembahasannya pun dilakukan transparan dan terbuka, serta dapat disaksikan masyarakat melakui siaran langsung di laman DPR RI.
Untuk mengakomodasi aspirasi kelompok pekerja, kata Puan, DPR RI membentuk Tim Perumus bersama kelompok pekerja yang merasa belum diakomodasi pemerintah.
“UU Cipta Kerja tidak hanya bertujuan menarik investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia, melainkan juga untuk memperluas lapangan kerja yang baik,” ungkapnya.
Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa DPR RI akan mengawasi penerapan UU Cipta Kerja agar tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Apabila undang-undang itu dinilai belum sempurna, maka sebagai negara hukum terbuka ruang untuk dapat menyempurnakan undang. (Rls)
Berita Lainnya
DPW Partai Perindo Riau Tegaskan Instiawati Ayus Belum Kembalikan Aset ke DPP
Dugaan Politik Uang Paslon AMAN Masuk Tahap Penyelidikan
'Demokrat Memanggil', Pasangan Eko Suharjo - Paruntungan Pane Layak Diusung di Pilkada Dumai 2020 Mendatang
Adakan Virtual Talk, Kammi Riau Sorot Persiapan Pemilu Serentak 2024
Diisukan Rombak Kabinet Pasca Gelar Job Fit, Walikota Dumai Sebut Masih Menunggu
AHY Serahkan SK pada Pasangan Husni Thamrin-Tengku Edy Sabli untuk Maju di Pilkada Pelalawan tahun 2020
Beredar 'Rekom' Golkar 5 Balon Kepala Daerah di Riau, Syarifah Dampingi Eko Suharjo di Pilkada Dumai
Terkait Pengganti Wakil Walikota Dumai, Yulia Putra Dinilai Layak
Plt Ketua Demokrat Dumai: Pengajuan Rancangan Perda APBD Murni, Kok Kenapa Harus Diwakilkan?
Tutup Muktamar IX, Hamzah Haz: PPP Pernah Dibilang Pepesan Kosong
Ada Apa Ya..?? PAC Hanura se-Kota Dumai Mundur Serentak
Viral...Bhabinkamtibmas Di Rupat Lakukan ini Saat Pemerintah Wacanakan Pemilu Damai