Berada Diurutan 27 dari 34 Provinsi,
FORMASI RIAU Minta Gubernur Syamsuar Berikan Tanggapan Terkait Rendahnya Survei Integritas KPK
PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait dengan penyelenggaraan survei penilaian Integritas 2021 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko kerawanan korupsi di berbagai sektor pemerintahan di Indonesia dan salah satu sektor yang disurvei adalah risiko korupsi di 34 provinsi.
Seperti dilansir, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, survei menunjukkan bahwa pemerintah provinsi mendapatkan skor rata-rata paling rendah ketimbang subsektor lain, seperti kementerian dan lembaga. Dia mengatakan hasil survei itu menarik, karena pemerintah provinsi memiliki anggaran dan tenaga pegawai yang cukup banyak untuk pelayanan publik.
“Rupanya faktor koreksi dari 34 provinsi ini sangat tinggi, dengan kata lain Gubernur atau pemerintah daerah tingkat provinsi paling banyak diadukan ke KPK,” kata Pahala dalam peluncuran hasil survei di kantornya, Jakarta, Kamis lalu (23/12/21).
Survei yang menggunakan data yaitu persepsi masyarakat dan data dari internal pemerintahan. Terdapat 7 indikator untuk memberikan skor terhadap kinerja tiap pemerintah provinsi, di antaranya transparansi dan pengadaan barang-jasa.
Dalam hal ini, hasil survei integritas KPK menempatkan Provinsi Riau berada diurutan 27 dari 34 Provinsi. Terkait dengan hal ini, Direktur Forum Masyarakat Bersih (FORMASI) RIAU Dr. Muhammad Nurul Huda SH MH, meminta Gubernur Riau Syamsuar untuk memberikan tanggapan atas hasil survei integritas yang dikeluarkan KPK. Menurutnya, karena ini terkait nama Riau secara umum dalam program anti korupsi.
“Sebaiknya Gubernur Riau untuk membuat tim khusus guna memperbaiki program pencegahan korupsi di Provinsi Riau,” sebut pria yang akrab disapa Dr Huda ini dengan lugas.
Selanjutnya, Dr. Huda mengatakan bahwa Tim khusus ini penting agar Gubernur Riau Syamsuar mendapatkan masukan-masukan yang penting dan solusi-solusi apa yang diberikan dalam rangka menaikkan point atau nilai Provinsi Riau dalam survei integritas KPK kedepannya.
“Jangan seperti sekarang, hampir menempati urutan buncit dalam survei integritas KPK,” tukas Dr Huda yang juga merupakan seorang akademisi dengan gerah. (*)
Berita Lainnya
Satlantas Polres Dumai Bersama Instansi Terkait Bagikan Sembako, Maker, Stiker dan Leaflet
Bupati Kasmarni Sampaikan Usulan Untuk Pembangunan Jembatan Pulau Bengkalis
Lima Daerah Sudah Terapkan RTRW Riau
Warga Pasir Selabau Minta Penyidik Gakkum DLHK Riau Turun ke Inhu Periksa Managemen PKS PT SJML
Terkait Keluhan Rujukan RSUD di Pekanbaru, Mak Nita Ingin Wujudkan Rumah Singgah Bagi Masyarakat Kurang Mampu
PC LDNU Pelalawan Taja Pelatihan Pemulasaraan Jenazah Dan Pembekalan Da'i Aswaja An Nahliyah
Kepengurusan Baru Partai Bulan Bintang Rohul Resmi Mendaftar di Kesbangpol
Walikota Dumai Hadiri Acara Ramah Tamah Dengan Pangdam I Bukit Barisan
Walikota Dumai Resmikan Masjid Darul Amal Di Gurun Panjang
Kembali, Satu Warga Inhu Meninggal Akibat Covid-19
Gubri Saksikan Haornas ke 37 Secara Virtual
Baznas Pekanbaru Bakal Salurkan 2.000 Bantuan Untuk Mustahik