Berkemungkinan Koalisi PDIP - Gerindra di Pilkada Dumai, Apakah Hendri Sandra - Nita Ariani Pantas Disandingkan?
Dumai, PantauNews.co.id – Jadwal pendaftaran Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai 2021-2026, sudah hampir diambang batas. Sejumlah Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Dumai, seperti Edi Sepen – Zainal Abidin (EZA), Paisal – Amris (PAS) sudah dipastikan akan mendaftar di KPUD sebagai calon peserta Pemilu Kada 2020.
Menyusul pasangan Eko Suharjo – Syarifah, yang barusan tadi siang, Sabtu, 29/8/2020, penyerahan SK dukungan DPP Hanura di Jakarta. Eko Suharjo – Syarifah juga sudah dipastikan akan didukung Demokrat.
Berikut komposisi peta partai politik Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Dumai 2020 menjelang pendaftaran di KPUD:
1. h. Edi Sepen, S.Pdi – H. Zainal Abidin, SH (PKS 4 kursi + PAN 3 kursi)
2. H. Paisal, SKM, MARS – Amris, S.Sy (Golkar 3 kursi + PPP 3 kursi + NasDem 4 kursi)
3. Eko Suharjo, SE – Syarifah, SH (Hanura 1 kursi + Demokrat 5 kursi)
Jadi hanya tersisa PDIP 4 kursi dan Gerindra 3 kursi belum menentukan sikap, apakah akan berkoalisi di Pilkada Dumai 2020. SK DPP PDIP yang sudah dikantongi Hendri Sandra – HM. Rizal Akbar (HANDAL), berkemungkinan kandas dan dugaan besar akan terjadi bongkar pasang.
Sekretaris DPD Gerindra Riau Hardianto, SE, ketika dikonfirmasi terkait adanya komunikasi koalisi antara PDIP dengan Gerindra di Pilkada Dumai 2020. Hardianto mengungkapkan proses masih dinamis dan tidak ingin mendahuhui keputusan DPP.
“Bisa ditanyakan kepada kawan-kawan DPC Gerindra Dumai, justru komunikasi intensifnya dapat ditanyakan sama mereka,” ucap Hardianto, Sabtu,(29/8/2020) via pesan WhatsApp.
Kader dan juga Anggota DPRD Fraksi Gerindra Dumai H. Johannes MP Tetelepta, SH, MM juga menyampaikan ketika dikonfirmasi terkait adanya komunikasi politik yang mengarah kepada koalisi. Anggota DPRD Dumai dua kali berturut-turut ini, mengungkapkan bahwa ia tidak ingin Gerindra menjadi partai pendukung di Pilkada Dumai 2020, Sabtu (29/8/2020).
“Kita tidak ingin kejadian Pilkada 2015 silam terulang kembali. Sebagai kader dari bawah, saya hanya berharap agar nantinya keputusan DPP maupun DPD Gerindra dapat mengusung kadernya sendiri di Pilkada Dumai 2020,” ungkap kader Gerindra Dumai yang biasa akrab disapa Aci.
Aci nampaknya berharap koalisi PDIP – Gerindra dapat terwujud di Pilkada Dumai 2020. Sebagai kader, aci tidak ingin melampaui kewewenangan DPD maupun DPP. Dalam kondisi yang sangat menentukan nasib partai 5 tahun kedepan, Aci berharap ‘Burung Garuda’ dapat terbang tinggi di Pilkada Dumai 2020.
“Sampai saat ini, belum ada perintah DPP siapa yang akan diusung. Namun, kita berharap di Pilkada Dumai 2020, Gerindra menjadi partai pengusung bukan partai pendukung,” tukasnya.
Terkait kader Gerindra Dumai yang pernah diusulkan maju di Pilkada Dumai 2020, Nita Ariani, Idrus dan dirinya, Aci nampaknya memberikan sinyal-sinyal dukungan kepada Nita Ariani. Santer adanya pembicaraan koalisi antara PDIP – Gerindra di Pilkada Dumai 2020, Aci menyampaikan hanya dapat berharap agar koalisi ini benar-benar terjadi dan DPP akan mengusung kadernya maju sebagai kontestan.
Sebagai partai nomor dua besar di Indonesia, Gerindra harus berani ambil resiko untuk mengusung kadernya untuk maju kancah politik yang digelar 5 tahun sekali ini. Pantauan dari tiga kader terbaik Gerindra Dumai, hanya Nita Ariani yang tampak siap dan serius maju di Pilkada Dumai 2020.
Belum diketahui, apakah SK DPP PDIP masih tetap bertahan kepada pasangan HANDAL, atau kemungkinan Hendri Sandra akan disandingkan dengan kader terbaik Gerindra. Saat ini, waktu hanya tersisa 6 hari lagi untuk mengusung dan mendaftar di KPUD. Informasi yang terangkum, adanya komunikasi internal antara pengurus daerah terkait koalisi di Pilkada Dumai 2020.
Tambah Aci, Gerindra Dumai yang sudah mempersiapkan ‘mesin perang’ sejak lima tahun silam, nampaknya tidak ingin kecolongan dengan tidak mengusung kader internal di Pilkada Dumai 2020.
“Terkait Gerindra, kami kader hanya bisa mengikuti keputusan pusat dan Pak prabowo sudah bilang, bahwa daerah melalui DPD Provinsi memiliki hak untuk menentukan. Jadi kami mengikut saja,” pungkasnya.(***)
Penulis: Edriwan