Diminta Persoalan Ini Dibawa ke Ranah Hukum, Jufrida: Kita Lihat Saja Nanti
Dumai, PantauNews.co.id – Akibat pergantian dan perubahan struktur kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Dumai masa bakti 2020 – 2025 tanpa mengelar Musyawarah Cabang (Muscab), hampir seluruh pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kota Dumai mengundurkan diri secara serentak.
Kepengurusan Hanura Dumai pimpinan Hj.Jufrida, SE, sesuai dengan SK pengangkatan berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021. Berdasarkan penetapan hasil Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Hanura Provinsi Riau yang berlangsung pada tanggal 7 Maret 2020, dengan terpilih kembali dr.H. Agus Widayat, MM sebagai Ketua DPD Hanura Riau, seluruh DPC Hanura se-Kabupaten Riau, diintruksi agar menggelar Muscab.
Akibat wabah virus corona (Covid-19), agenda pemilihan pucuk pimpinan periode 2020 – 2025 partai besutan Oesman Sapta Odang ini belum dapat melaksanakannya dan bahkan hampir seluruh DPC Hanura se-Provinsi Riau.
6 PAC Hanura se-Kota Dumai Menyatakan Mundur
Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 6 dari 7 Pimpinan Anak Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (PAC Hanura) menyatakan pengunduran diri serentak. Tampak sejumlah pengurus 6 PAC Hanura se-Kota Dumai yang menyatakan kompak untuk pengunduran diri, Senin (31/8/2020).
Dihadiri 6 PAC Hanura yakni PAC Dumai Barat, PAC Dumai Timur, PAC Medang Kampai, PAC Dumai Selatan, PAC Bukit Kapur dan PAC Sungai Sembilan, di Kediaman Ketua DPC Hanura Dumai Jufrida, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat.
Untuk PAC Hanura Sungai Sembilan, hanya Sekretaris PAC saja yang menyatakan mundur yakni Eka Irianti. Ketua PAC Nayan, belum diketahui sikap yang sama dengan rekan-rekannya. Sedangkan, PAC Dumai Kota yang diketuai Budi, tampak tidak hadir dan juga jajaran kepengurusannya.
Kedatangan sejumlah pengurus PAC Hanura di kediamannya, Jufrida menjelaskan bahwa pengunduran diri ini merupakan keinginan dari pribadi kader tanpa ada yang mempengaruhi.
“Saya berkali-kali didatangi oleh sejumlah kader meminta kejelasan kepengurusan Hanura Dumai. Terkait dengan adanya pergantian struktur DPC Hanura Dumai tiba-tiba, mereka minta agar pengunduran diri mereka dipublikasi ke media. Makanya, saya gelar konferensi pers,” kata mantan Anggota DPRD Dumai dua kali berturut-turut tersebut.
Jufrida mengatakan lagi, bahwa sebenarnya dia juga tidak ingin mempermasalah adanya pergantian dirinya sebagai Ketua DPC Hanura Dumai. Sebagai pimpinan partai yang sudah dipimpinnya selama hampir empat tahun ini, dia tidak ingin adanya perpecahan dan menimbulkan kekacauan.
“Intinya seluruh kader yang menyatakan mundur dari kepengurusan ini, bukan tidak mencintai Hanura lagi. Malahan, ini bukti sebagai bentuk kepedulian agar persoalan ini ada titik terang dari DPP dan kejelasan SK yang diterima saudara Takbir,” papar Jufrida.
Terkait dukungan Hanura yang diserahkan kepada pasangan Eko Suharjo – Syarifah untuk maju sebagai Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Dumai, Jufrida menjelaskan bahwa itu merupakan hak dan keputusan DPP.
“Kita yang perdana menyatakan untuk berkoalisi dengan Demokrat di Pilkada Dumai 2020, karena Eko Suharjo merupakan balon yang ikut mendaftar di penjaringan Hanura Dumai,” imbuhnya.
Pergantian Pucuk Pimpinan Diduga Cacat Hukum
Jufrida yang didampingi Helmi, Bappilu Hanura Dumai, juga menanggapi pergantian kepengurusan diduga cacat hukum. Sesuai dengan Intruksi yang ditandatangani Ketua Umum DPP Hanura Dr. Oesman Sapta Odang.
“Pada tanggal 8 Agustus 2020 telah dikeluarkan Instruksi Ketum DPP Hanura. Dalam keterangannya, memberitahukan kepada seluruh Ketua DPD Hanura seluruh Indonesia untuk mengusulkan ketua yang lama,” jelas Helmi.
Didalam intruksi Ketum Hanura, Helmi menyebutkan isinya yang berbunyi penggalannya, “..demi menjaga kondusifitas dalam menjalankan organisasi Partai Hanura Nomor: A/108/108/DPP-HANURA/VII/2020 dilakukan dengan mengusulkan kembali ketua yang lama, dengan tetap mengutamakan daerah yang mengikuti Pilkada demi memenuhi persyaratan di Sistim Informasi Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum (KPU)”.
Dijelaskan Helmi, pergantian Ketua DPC Hanura seluruh Indonesia dapat diusulkan jika, mengundurkan diri, pindah partai politik, meninggal dunia, atas persetujuan ketua sebelumnya, menolak mendaftarkan rekomendasi Pilkada dan hal – hal yang dianggap merugikan partai.
“Didalam point tersebut, tidak ada yang dilanggar sehingga berpotensi Buk Jufrida dipecat dari partai. Anehnya, didalam struktur DPC Hanura Dumai versi Takbir, Ibu Jufrida malahan diberikan posisi sebagai Ketua Dewan Penasehat,” tukas Helmi.
Informasi pergantian struktur DPC Hanura Dumai, malahan baru diketahui dari KPU Dumai. Helmi juga mengatakan, bahwa selama ini tidak pernah ada surat teguran atau sanksi yang dilayangkan kepada DPC Hanura Dumai pimpinan Jufrida.
“Tidak ada angin dan juga tidak ada hujan, tiba-tiba dihamtam petir. Anehnya, kedatangan Buk Jufrida ke kantor DPP pada tanggal 25 Agustus 2020, masih diakui sebagai Ketua DPC Dumai,” jelas Helmi lagi.
Kedatangan Jufrida ke Kantor DPP Hanura di Jakarta, terkait kelanjutan pembicaraan dukungan kepada Balon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Dumai 2020. Pertemuan Jufrida di DPP, bertemu dengan Sekretaris Jendral DPP Hanura I Gede Pasek Suardika diruangannya dan ternyata dengan hari bersamaan, Takbir juga berada di Jakarta bersama DPD Hanura Riau.
Jufrida yang sudah mengetahui posisinya digeser, awalnya tidak ingin meributkan serta koar sana sini. Apalagi, diketahui SK DPP Hanura di Pilkada Dumai sudah jatuh ketangan pasangan Eko – Syarifah. Jufrida sebenarnya juga tidak ingin hal ini dipermasalahan dan nantinya akan menimbulkan persoalan baru terkait dukungan Hanura di Pilkada Dumai 2020.
“Semua saya serahkan kepada Allah SWT. Jika saya sudah tidak dianggap dan dibutuhkan lagi di Partai Hanura, lebih baik saya juga mengundurkan diri. Ini merupakan preseden buruk berdemokrasi,” keluh Jufrida.
Kemungkinan akan adanya dilakukan gugatan kepada kepengurusan Hanura Dumai dibawah kepimpinan Takbir, Jufrida tidak ingin memberikan komentar. Raut wajah kekecewaan dan kekesalan seluruh jajaran pengurus serta kader militan Hanura Dumai yang pernah dipimpinnya ini, mendukung agar persoalan ini dibawah keranah hukum.
“Kita lihat saja nanti,” pungkas Jufrida.***
Penulis: Edriwan