PD Protes Alasan Istana Enggan Jawab Surat AHY
JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Istana enggan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait isu 'kudeta' Partai Demokrat (PD) karena urusan internal partai. PD memprotes alasan tersebut.
"Berikut ini akan kami sampaikan alasan kami mengapa gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan Partai Demokrat, GPKPD, bukan hanya segelintir kader dan eks kader PD tapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Sekjen PD Teuku Riefky Harsya dalam keterangannya, Jumat (5/2/2021).
Menurut Riefky, Moeldoko aktif dalam gerakan upaya kudeta PD. Karena itulah Riefky tak terima Istana enggan menjawab surat AHY karena alasan isu kudeta merupakan masalah internal partai.
"Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Saudara Moeldoko bukan hanya sekadar mendukung GPKPD tersebut, tetapi yang bersangkutan lah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu," sebut dia.
"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya masalah internal partai semata," tegas Riefky.
Riefky menegaskan PD tidak pernah menyebut nama pelaku dari kudeta PD atau GPKPD. Menurutnya, munculnya sejumlah nama pejabat pemerintah terkait kasus GPKPD berasal dari pernyataan Moeldoko.
"Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian Partai Demorkat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPKPD tersebut. Adapun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari saudara Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka," ucapnya.
Pihak Istana sebelumnya membenarkan adanya surat dari Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal isu kudeta ketum Partai Demokrat. Tetapi Istana enggan menanggapi isi surat tersebut karena urusan internal partai.
"Kami sudah menerima surat itu, dan kami rasa kami tidak perlu menjawab surat tersebut karena itu perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat, yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART," ujar Pratikno dalam keterangan pers di saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (4/2/2021). (*)