PK KNPI Simpang Kiri Minta BPBD Dievaluasi Secara Menyeluruh, Termasuk Pimpinannya
SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Pengurus Kecamatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (PK KNPI) Simpang Kiri meminta kepada walikota untuk mengevaluasi Badan Penanggulang Bencana Daerah (BPBD) Kota Subulussalam secara menyeluruh, Sabtu (14/8/2021).
Evaluasi ini didasarkan pada bencana yang terus menerus dialami di daerah Kota Subulussalam, terlebih bencana kebakaran. Tercatat sejak tahun 2020-2021, terjadi 4 (empat) titik kebakaran di 4 (empat) Kecamatan seKota Subulussalam.
Bermula dari Kecamatan Sultan Daulat, pada bulan Agustus 2020, Kecamatan Rundeng pada bulan November 2020, Kecamatan Penanggalan pada bulan Maret 2021, dan terakhir Kecamatan Simpang Kiri pada bulan Juli 2021.
Dilihat secara statistik, kebakaran hanya terjadi rentang 3 sampai 5 bulan. Kerugian yang dialami sangat besar, dan billa ditinjau tentang kendala, masalah krusial adalah kinerja pemadam kebakaran (Damkar) di bawah BPBD.
Berlanjut, Ketua PK KNPI Simpang Kiri, Syumarlin Barat mengatakan evaluasi ini berdasarkan kajian sehingga dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh dimulai dari sistem informasi kebakaran, peralatan dan atribut, personil damkar, mitigasi bencana, hingga kinerja pemegang kebijakan (stakeholder) termasuk kepala BPBD.
Perihal Sistem Informasi damkar, masyarakat tidak mengetahui nomor yang bisa dihubungi bila terjadi bencana, dan juga mengenai Peralatan, hingga atribut juga menjadi problematika.
"mengingat ketika terjadi bencana, mobil damkar tidak berfungsi dengan baik dan banyak malfungsi, ketiadaan atribut petugas sehingga tanpa diketahui siapa petugas damkar sebenarnya di lapangan."sampainya
"Terlebih lagi petugas damkar, terlihat tanpa skill dan tidak bisa memimpin dalam bencana di lapangan, mitigasi bencana juga tidak pernah ada. Hal ini tidak terlepas dari kinerja dan kebijakan dari stakeholder yaitu kepala BPBD."tambah Syumarlin Barat
Berdasarkan hal tersebut, PK KNPI Simpang Kiri, meminta kepala BPBD segera mengevaluasi dan siap dieavaluasi agar terlihat lebih baik.
Masih kata Syumarlin ketua PK KNPI Simpang kiri. Dia nya akan terus mengawal hingga tuntas, tak tanggung ketua PK KNPI simpang kiri itu turut memberi usulan seperti. Call Center damkar dan petugas yang bisa dihubungi agar disosialisikan. Ditempelkan di beberapa tempat strategis, bahkan di mobil damkar, dan termasuk di posko kebakaran agar masyarakat mengetahui dan sadar tentang pentingnya menyimpan nomor penting.
Peralatan damkar harus memadai dan melakukan pemeliharaan rutin. Mobil damkar yang ada harus dilakukan pemeliharaan yang rutin dan bila tidak berfungsi harus membeli armada baru. Menyediakan peralatan lain seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), alkon pompa air, tabung pemadam portable, tabung pemadam roda.
Personil harus dibekali dengan pelatihan dan pembinaan yang terukur. Harus ada Pelatihan Kebakaran DCBA, sehingga memiliki sertifikat keahlian. Masyarakat pun lebih yakin dengan kemampuan petugas damkar. Selain itu, petugas damkar harus disediakan atribut yang mendukung kinerja di lapangan.
Mitigasi Bencana untuk mengurangi risiko atau menghilangkan risiko jangka panjang sehingga bencana dapat ditanggulangi dengan baik. Mitigasi bencana diberikan kepada masyarakat termasuk sikap yang harus dilakukan bila terjadi bencana seperti tetap tenang, memberikan pengetahuan cara memadamkan api, memberikan akses luas kepada masyarakat baik parkir, jarak aman, langkah untuk membantu petugas damkar dan lain sebagainya
Selain itu ketua PK KNPI kecamatan Simpang kiri juga meminta Kepala BPBD kota Subulussalam, untuk lebih serius dalam bekerja. harus berfikir dalam tindakan preventif, bukan korektif, Anggaran harus di-plot dengan benar untuk kebutuhan krusial, Tidak ada politisasi anggaran, dan bahkan personil di tubuh BPBD.
"Sebagai bahan sosialisasi, jika kebakaran terjadi, warga sekitar harus berikan akses luas kepada petugas Damkar untuk memadamkan api. Agar warga tidak menghalangi petugas dengan membiarkan parkiran kendaraan berada pada akses masuk titik kebakaran,"pintanya
"Sebagai sosialisasi juga, masyarakat harus mengikuti permintaan petugas Damkar saat padamkan api. Bantu sterilkan jalan masuk dan jangan masuk ke TKP (kobaran api). Masyarakat jangan halangi akses masuk petugas Damkar, setelah di TKP masyarakat bantu dengan ikut arahan petugas. Karena sering masyarakat mau bantu tapi tidak tahu teknik yang baik dalam memadamkan api, sehingga harus ikut arahan petugas,"jelas Syumarlin Barat Ketua PK KNPI Simpang Kiri. (*)
Penulis: Ali Hanafi