Hingar Bingar Kasus Terkait Sari Antoni, Wakil Ketua BK DPRD Riau: Dalam Waktu Dekat, Kita Gelar Rapat
PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID – Terkait dengan santer pemberitaan H Sari Antoni, Anggota DPRD Provinsi Riau dugaan adanya upaya penyuapan dan kali ini muncul kekecewaan masyarakat Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) semakin memuncak.
Akibat adanya spekulasi dan akal bulus yang diduga kuat muncul dari internal Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Riau, hal itu setelah diketahui perwakilan rombongan BK turun ke Kecamatan Tambusai Utara, khususnya di kampung H Sari Antoni Siregar yakni Desa Rantau Kasai.
Ternyata, justru kehadiran BK yang terkesan kucing-kucingan dan tak mengikutsertakan masyarakat yang tempo lalu melaporkan Sari Antoni ke BK DPRD Riau Hal ini membuat situasi semakin kacau dan tak kondusif.
"Kenapa mesti kucing-kucingan?, kan semuanya sudah jelas. Surat resmi dan kami secara langsung hadir di ruang BK tempo lalu. Nomor kontak kami juga sudah ada, kenapa kami tak dilibatkan?. Harusnya BK mengkonfrontir kedua belah pihak. Dengar aspirasi dari kami, agar segala sesuatunya berimbang. Ini kok kucing-kucingan, apa benar BK terima uang suap dari Haji Sari Antoni Siregar?," tanya Ade Hudayana, dengan nada geram.
Pria bersorban itu juga menduga, bahwa BK DPRD Provinsi Riau mandul dan tak tau aturan main. Menurut Ade, BK DPRD itu takut sama Sari Antoni dugaan kemungkinan saja karena kucuran uangnya.
"Lagian apa sih substansi dari turunnya BK ke Rohul?, kan yang dipermasalahkan absensi Sari Antoni. Semuanya sudah teregistrasi di Sekretariat Dewan. Arsip sudah ada dan si Sari Antoni itu juga sudah dengan tegas mengaku bahwa dirinya salah pada saat dipanggil ke ruangan BK. Bukti arsip dan pengakuan Sari Antoni sudah bisa menjadi 2 alat bukti yang cukup untuk BK berikan rekomendasi pemecatan," ungkap Ade Hudayana.
Terpisah, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Riau kembali nyatakan, bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan kasus tersebut ke pihak DPP Partai Golkar.
"Sudah berbagai upaya kami lakukan. Semata-mata berjuang menghadirkan keadilan. Kami hanya ikhtiar memperbaiki negeri ini. Kalau bukti-bukti itu sudah cukup, mestinya DPP sudah dapat bertindak," tutur Larshen Yunus.
Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu hanya bisa pasrah, semoga Partai Golkar tidak melindungi kadernya yang bermasalah.
"Sampai langit runtuh sekalipun, kami selaku masyarakat Kabupaten Rokan Hulu akan terus berjuang. Agar Haji Sari Antoni Siregar itu angkat bendera putih. Mengaku dan Undur dirilah. Fokuslah kelola kebun sawitmu itu dan jangan jadikan jabatan di DPRD Riau hanya sebagai tameng saja. Masuk kerja aja malas, tapi gaji tetap jalan," tukas Ade Hudayana.
Ketika dikonfirmasi Ketua BK DPRD Riau Sukarmis, Senin (15/11/21) belum dapat tersambung kenomor ponselnya. Wakil Ketua BK DPRD Riau Abu Khoiri ketika dihubungi dan dimintai keterangan mengakui ada menerima aduan dari masyarakat Rohul yang melaporkan H Sari Antoni.
“Dalam waktu dekat, kita akan menggelar rapat bersama BK DPRD Provinsi Riau dan juga akan gelar konferensi pers, tunggu aja” ujar singkat Wakil Ketua BK DPRD Riau Abu Khoiri. (*)
Penulis: Edriwan