Kangkangi Hak Pasien BPJS Kesehatan, GAMARI 'Endus Aroma Tak Sedap' RSUD Dumai
DUMAI, PANTAUNEWS.CO.ID – Memburuknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, informasi terangkum dengan minimnya persedian obat obatan. Hal ini diakui Direktur RSUD Dumai, melalui Humas Teguh Widodo.
Disebutkan Teguh Widodo, terkait dengan ketersediaan obat obatan, pihak RSUD Dumai sedang mengupayakan kerjasama dengan pihak perbankan dan sehingga dapat membantu penyelesaian keuangan serta pembayaran obat yang terpending di distributor.
“Kami mengakui ini suatu keadaan yang sangat tidak baik dan dampak dari Pandemi serta pelayanan pasien Covid-19. Akhirnya, hal ini terdampak pada pasien regular yang kita layani sehari-harinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan langkah seperti yang kami sebutkan sebelumnya sedang berjalan. Kami berharap dapat mengurangi semaksimal mungkin obat yang tidak tersedia tersebut,” ungkap Humas RSUD dalam keterangan persnya diterima awak redaksi, Sabtu (25/12/21).
Terkait dengan kekosongan obat – obatan ini dimulai sejak awal tahun 2020 atau tujuh bulan drg Ridhonaldi menjabat sebagai Dirut RSUD Dumai. Diakuinya saat itu, persediaan obat-obatan terkendala karena pembayarannya menunggak utang belasan miliar rupiah ke perusahaan farmasi penyedia. Namun, ia mengatakan masalah itu tidak mengganggu persediaan obat yang ada.
Diketahui pada saat itu, sejumlah dokter spesialis poli di RSUD Dumai melakukan mogok kerja. Mereka menuntut adanya komunikasi tak baik dengan Direktur RSUD Ridhonaldi dan dinilai sedikit arogan dalam mengambil kebijakan, terutama terkait komite medis, juga mengeluhkan soal kekurangan pelayanan serta fasilitas.
Seperti diketahui dua bulan lalu, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Dumai menyurati management RSUD Kota Dumai terkait laporan masyarakat ke BPJS Kesehatan atas kekosongan obat di RSUD Kota Dumai.
Laporan dari beberapa masyarakat yang terdaftar dalam pasien BPJS Kesehatan ini disebabkan ketika mereka berobat di RSUD Kota Dumai ternyata obat yang akan diberikan kosong dan mereka dianjurkan pihak RSUD untuk membeli obat ke apotek luar.
Sebelumnya, Kepala BPJS Kota Dumai yang diwakili oleh Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) dr. Ilham Hasibuan mengatakan, ada beberapa masyarakat datang ke Kantor BPJS Kota Dumai melaporkan terkait kekosongan obat di RSUD Kota Dumai. Mereka diberikan resep tetapi obatnya tidak diberikan dengan alasan obatnya kosong, Selasa (28/10/2021) dua bulan lalu.
Diketahui sumber pendanaan pembelian obat obatan ini memakai dana BLUD. Ditambahkan Teguh Widodo, bahwa tunggakan anggaran pasien Covid belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.
"Benar ada tunggakan anggaran pasien Covid dan kabarnya dalam waktu dekat segera dibayarkan waktunya dan saya tidak tahu pasti kapan, “ jawab Humas RSUD Dumai.
Untuk pasien BPJS, Teguh Widodo menjelaskan bahwa obat obatan pasien BPJS Kesehatan yang diresepkan oleh dokter dan ada didalam formulium ini menjadi tanggungjawab RSUD.
“Obat yang ditanggung BPJS blm tersedia, maka pasien nanti diminta untuk kembali lagi mengambil obat ke RSUD. Jika obat ini sudah tersedia, RSUD melalui instalasi Farmasi akan mencarikannya,” imbuhnya lagi.
Terkait dengan pasien yang sudah terlanjur membeli keluar obat obatan dan menjadi tanggungan BPJS, Teguh menjelaskan bahwa apakah dapat diklaim , hal ini perlu dibicarakan kebagian terkait.
“Terkait ini bukan domain saya untuk menjawab. Nanti dapat saya tanyakan ke bagian terkait.” Jelasnya.
PP GAMARI Minta Usut RSUD Dumai
Ditempat terpisah, Ketua Presidium Gabungan Aksi Mahasiswa Riau (GAMARI) Larshen Yunus ikut menanggapi terkait kekosongan obat obatan di RSUD Dumai. Berbagai dugaan negatif terkait tata kelola RSUD Dumai saat dijabat Ridhonaldi hingga saat ini, seharusnya Walikota turun tangan.
Larshen Yunus juga mengendus aroma tak sedap terkait carut marut RSUD Dumai sejak dipimpin Ridhonaldi. Bertahannya Ridhonaldi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di RSUD Dumai perlu dipertanyakan.
“Kita coba usut berapa anggaran Covid yang belum dibayarkan oleh Kemenkes RI ke RSUD Dumai. Selanjutnya, RSUD Dumai sudah mengabaikan hak - hak pasien BPJS yang seharusnya mendapatkan pelayanan. Ini kok malah pasien disuruh menebus obat sendiri, padahal ini bagian dari fasilitas BPJS Kesehatan,” geram pria yang akrab disapa Yunus ini dengan lantang, Senin (27/12/21).
Lanjut Yunus, ia sudah lama menduga kebobrokan manajemen RSUD Dumai. Ia juga mengendus dugaan aroma konspirasi terkait pelantikan Ridhonaldi sebagai Dirut RSUD Dumai defenitif, padahal Walikota H Paisal SKM MARS sudah mengetahuinya.
“Walaupun itu wewenangannya, tetapi pasca kejadian ini sudah menjadi PR bagi Walikota Dumai,” tukas Yunus.
Berbagai dugaan negatif selama ini, diakui sang aktivis pengiat anti korupsi ini. Ia beserta rekan-rekannya akan mencoba untuk mengusut dugaan kebobrokan manajemen di RSUD Dumai.
“Saya minta RSUD Dumai dapat dilakukan audit secara masif dan khususnya usut tuntas tata kelola keuangan,” pungkas Aktivis Jebolan Sospol di Universitas Riau. (tim/red)