Pengamat: Apakah Berani Walikota Umumkan Hasil Assessment?
Foto: Ilustrasi (Net)
DUMAI, PANTAUNEWS.CO.ID – Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Admininistrator di lingkungan Pemerintah Kota Dumai, Rabu (22/12/2021) lusa, menuai pro dan kontra. Dari 18 jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan assessment ini mulai terendus, dikabarkan terancam gagal karena minimnya peserta.
Peserta assessment yang diikuti sebanyak 29 ASN ini, kelihatan gairah dan minat para ‘pelayan publik’ untuk mengikuti jenjang kenaikkan pangkat ini tampak rendah. Anehnya, lelang jabatan yang digelar dengan biaya cukup besar ini, tampaknya tak menghasilkan para aparatur berkualitas.
Salah satu pengamat kebijakan publik Mufaidnuddin SH, menyebutkan bahwa ucapan Walikota Dumai tidak adanya pejabat titipan ini mustahil tak terjadi pada pelantikan lusa lalu. Lanjutnya, pelantikan pejabat teras Pemko Dumai eselon II ini cukup dinilai menjadi ajang rebutan.
“Seharusnya Walikota tak memaksakan pelantikan dengan minimnya peserta assessment. Syarat assesment wajib diikuti 3 orang, kok masing masing OPD semuanya peserta 3 orang juga,” sindir Mufaidnuddin.
Walaupun aturan membenarkan, tapi jika dilihat dengan jumlah peserta lelang jabatan ini tak mumpuni menghasilkan pejabat yang mampu membantu program Walikota Dumai hingga tahun 2024 mendatang. Dugaan aroma politis, menurut Mufaidnuddin kemungkinan besar terjadi dalam pelantikan pejabat khususnya eselon IIB.
“Apakah pejabat yang dilantik khususnya peserta assessment ini diambil berdasarkan rangking. Jika kita lihat, seluruh peserta yang mengikuti proses assessment ini dipastikan lulus semua dan pasti berada dirangking 3. Trus, untuk apa digelar lelang jabatan ini, ” ungkap Mufaidnuddin seraya bertanya.
Informasi terangkum, dari pejabat eselon IIB yang dilakukan pelantikan oleh orang nomor satu di Kota Dumai ini, dugaan tidak berdasarkan rangking hasil assessment. Terendus, ada beberapa pejabat yang dilantik ini dugaan murni beraroma politis.
“Kita tunggu, apakah Walikota Dumai mau mengumumkan hasil assessment. Memang, siapapun yang dipilih Walikota, walaupun itu merupakan hak preogratifnya, tetapi transparansi publik ini penting dalam sebuah negara demokrasi,” bebernya lagi.
Selanjutnya, Mufaidnuddin juga menyinggung penyusunan kabinetnya yang terkesan bongkar pasang. Hal ini menurutnya, akan membuat tidak optimalnya pelayanan publik. Dua OPD yang tidak diikutkan lelang jabatan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disparpora), juga menuai tanya tanya.
“Jika Disparpora wajar, karena masih baru dijabat Pelaksana Tugas (Plt), tapi DPUPR menuai tanda tanya dan tampak kelihatan ada orang yang akan disiapkan Walikota,” tukas Mufaidnuddin. (*)
Penulis: Edriwan