Ini Sikap 7 Partai Koalisi soal Perpanjangan Jabatan Jokowi
JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat kembali setelah digaungkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. 7 partai politik di koalisi Jokowi memberikan sikapnya soal wacana perpanjangan masa jabatan.
Dirangkum, Jumat (25/2/2022), PDI Perjuangan (PDIP) tegas menolak perpanjangan jabatan Jokowi melalui penundaan Pemilu 2024. Selain PKB dan PDIP, berikut ini sikap 7 partai koalisi Jokowi soal perpanjangan jabatan presiden.
1. PKB
Ketum PKB Cak Imin tegas mengusulkan gelaran Pemilu 2024 diundur. Wakil Ketua DPR RI itu beralasan saat ini sedang momentum perbaikan di sektor ekonomi sehingga jangan terganggu oleh kontestasi pemilu.
"Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang positif ke depan ini, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, saya melihat tahun 2024 pemilu yang rencananya kita laksanakan bulan Februari itu, jangan sampai prospek ekonomi yang baik itu terganggu karena pemilu," kata Cak Imin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).
Cak Imin mengutarakan sejumlah kondisi yang diakibatkan perhelatan pemilu. Kondisi itu meliputi agresivitas ekonomi, ketidakpastian ekonomi, dan eksploitasi ancaman konflik.
"Yang ketiga, pemilu itu juga dikhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi, eksploitasi ancaman konflik," imbuhnya.
2. PDIP
PDI Perjuangan menyatakan sikapnya terkait usulan gelaran Pemilu 2024 ditunda. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan penundaan pelaksanaan pemilu tak memiliki landasan hukum yang kuat.
"PDI Perjuangan menegaskan sikap politiknya bahwa wacana penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap konstitusi," kata Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Kamis (24/2/2022).
Hasto Kristiyanto menyebutkan konstitusi telah mengatur bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, menurut dia, tak ada sama sekali ruang penundaan Pemilu.
"Atas dasar ketentuan konstitusi pula konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan pemilu," ujarnya.
3. Golkar
Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari masyarakat petani saat kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak, Pekanbaru. Para petani di Kampung Libo Jaya menyatakan keinginan adanya keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan. Tentu permintaan ini, yang menjawab bukan Menko, karena Menko tadi menjawab urusan sawit," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Kamis (24/2).
"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," tambahnya.
4. NasDem
Ketua DPP Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi mengkritik usul Pemilu 2024 ditunda 1-2 tahun. Usul penundaan Pemilu 2024 dinilai tak mempertimbangkan kehancuran demokrasi.
"Sehubungan dengan sejumlah usul dari tokoh politik dan menteri kabinet kerja ini bahwa kepemimpinan Pak Jokowi dapat diperpanjang dengan melakukan amandemen terhadap konstitusi, maka dapat saya sampaikan bahwa usul tersebut sesungguhnya tidak bertanggung jawab," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Taufiqulhadi tak habis pikir memperpanjang masa jabatan presiden dengan cara mengamandemen UUD 1945. Hal itu, kata Taufiqulhadi, merusak konstitusi.
"Kita tidak mampu membayangkan hanya karena ingin memperpanjang setahun atau dua tahun masa kepresidenan, lantas konstitusi mau diobrak-abrik. Itu sungguh tidak setara dibandingkan antara tujuan pragmatis yang hendak dicapai para politisi tersebut dan kerusakan konstitusionalisme kita," ujarnya.
5. PAN
Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas setuju gelaran Pemilu 2024 ditunda sesuai usul Ketum PKB Cak Imin. Zulhas mengutarakan sejumlah alasan di balik keputusannya tersebut.
Zulhas beralasan pemerintah perlu menangani berbagai sektor yang terdampak selama situasi pandemi. Dia menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini rata-rata masih sebesar 3-3,5 persen.
Dia juga menyinggung konflik militer yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya, konflik tersebut berimbas pada harga minyak yang mempengaruhi perekonomian global maupun dalam negeri.
Lebih lanjut, dia menyebut biaya Pemilu 2024 yang mengalami kenaikan. "Pemilu ini biayanya besar ya terakhir itu yang saya dengar naiknya aja tuh 180 atau 190 triliun dari 400-an," kata Zulkifli Hasan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/2).
Dia juga bicara soal hasil survei tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi yang masih relatif tinggi. Menurutnya, hasil survei tersebut menunjukkan masyarakat masih menilai kinerja Jokowi baik. Atas sejumlah alasan tersebut, Zulhas memutuskan pihaknya setuju dengan usulan pemilu 2024 diundur.
"Oleh karenanya berbagai pertimbangan itu dan juga masukan-masukan dari masyarakat, berbagai kalangan, kami memutuskan setuju pemilu diundur," ujarnya.
6. PPP
PPP yang tergabung dalam koalisi masih meminta pandangan pakar soal usul Pemilu 2024 ditunda. Hal itu agar mendapatkan pandangan secara lengkap.
"Kami masih meminta pandangan pakar mulai dari pakar hukum, politik, ekonomi, sosial terkait opsi tersebut," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Diakui Awiek, untuk menunda Pemilu 2024 memang diperlukan amandemen konstitusi di MPR RI. Namun, lagi-lagi Awiek menyinggung soal usul ongkos Pemilu 2024 yang dinilai besar.
"Yang jelas penundaan pemilu harus mengamandemen UUD 1945 terlebih dahulu. Kalau melihat dari pembiayaan pemilu yang diusulkan KPU Rp 84 T belum lagi Bawaslu tentu sangat mahal di tengah kondisi ekonomi sekarang ini," ujarnya.
7. Gerindra
Terakhir, bagimana sikap Partai Gerindra soal wacana perpanjang masa jabatan Jokowi? Partai Gerindra belum memberikan sikap tegasnya soal wacana Pemilu 2024 ditunda.
"Soal itu kewenangan ketua umum (Prabowo Subianto) untuk menjawabnya," kata Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. (*)