Kekuatan Anggota DPRD Dalam Mendorong Kualitas Pendidikan
Oleh : Asep WW
Seringkali dalam menilai kualitas pendidikan di suatu daerah kita lebih cenderung disandarkan kepada rasa tanggung jawab para praktisi pendidikan atau tenaga pendidik itu sendiri
Sesungguhnya, baik atau buruknya kualitas pendidikan disuatu daerah bukan hanya tanggung jawab para pendidik, tetapi didalamnya ada tanggung jawab dari elemen masyarakat khususnya para pemangku kebijakan yang mempunyai hak otoritas mengatur , mengawasi sekaligus menindak bila sistem dan metode pendidikan yang dijalankan oleh para pendidik tidak sesuai dengan harapan masyarakat secara umum
Begitupun juga dengan para pemangku kebijakan, tidak bisa dengan begitu saja menggunakan hak otoritasnya dalam menentukan kebijakan, didalamnya ada unsur legislatif yang memberikan masukan, mengontrol , mengawasi serta menentukan anggaran biaya daerah yang terkait dengan kepentingan peningkatan kualitas pendidikan
Apakah mungkin sistem atau metode pendidikan yang akan ditentukan oleh para pemangku kebijakan akan berjalan dengan baik tanpa adanya persetujuan, kontrol, pengawasan serta anggaran daerah yang disetujui oleh anggota farlemen yang mewaklii ribuan masyarakat...??
Dengan demikian maka, anggota farlemen yang mewaklii ribuan masyarakat , memiliki kekuatan dalam mendorong kualitas pendidikan disuatu daerah, namun semuanya itu dikembalikan kepada anggota DPRD yang sudah dipilih alias dipercaya untuk mwakili ribuan suara masyarakat
Apakah para anggota DPRD ada keinginan yang kuat untuk mendorong kualitas pendidikan...??
Bila ada, pastinya para anggota DPRD akan berjuang meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan kapasitasnya, tetapi bila tidak ada niat, rasanya kualitas pendidikan disuatu daerah akan sangat sulit untuk tercapai
tentunya kitapun sebagai masyarakat khususnya para praktisi pendidikan harus bijak menyikapi hal tersebut. kiita tidak bisa begitu saja menilai kurang baik para anggota dewan yang duduk di farlemen, kerena segala sesuatu kembali kepada masyarakat itu sendiri
Masyarakat harus berani menyampaikan aspirasi , keluhan atau harapan kepada para anggota dewan, masyarakat harus berani tampil untuk mendorong para anggota dewan agar mereka berani bergerak mengontrol , mengawasi dan memberikan teguran kepada para pemangku kebijakan yang tidak tepat bahkan menyalahkan gunakan jabatan
Begitupun juga dengan para anggota dewan harus menampung aspirasi masyarakat,menindaklanlanjuti kepada para pemangku kebijakan
Anggota dewan ewan harus berani terjun berdialog dengan masyarakat untuk menampung aspirasi, harapan atau keluh kesah masyarakat
Anggota dewan dipilih bukan hanya untuk duduk di kursi farlemen atau melakukan kunjungan kerja, tapi harus berani menyuarakan kepentingan masyarakat dan berani mendesak para pemangku kebijakan agar menerapkan ketentuan - ketentuan yang lebih keberpihakan kepada masyarakat
Begitupun dalam pendidikan, para anggota dewan terlebih komisi yang membidangi pendidikan , harus berani mendorong bagaimana caranya agar para pemangku kebijakan bisa benar - benar menerapkan ,mengaplikasik atau mensosialisasikan sitetem dan metode pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri
Namun, semua itu tentunya di kembalikan kepada masyarakatnya itu sendiri, bila masyarakat benar - benar ingin merasakan kualitas serta kelayakan pendidikan, maka masyarakatpun harus berani menyampaikan keluh kesah, aspirasi, harapan, gagasan atau ide , disampaikan dengan cara yang baik, realistis serta argumentasi yang didasari rasa tanggung jawab yang tinggi
Memang betul masyarakat tidak memiliki hak otoritas dalam menentukan kebijakan, tetapi masyarakat punya hak juga memiliki kekuatan dalam menyampaikan asfirasi, harapan atau keluh kesah , terlebih bila disampaikan secara tersistematis dan terorganisir . Hal seperti itu tidak ada yang bisa melarangnya ,karena memang itu dilindungi oleh Undang-undang.