Kadis DLH Inhu: Hasil Uji Lab Belum Keluar, Kita Masih Menunggu

Ahad, 04 September 2022

Ory Hanang Wibisono

INHU, PANTAUNEWS.CO.ID - Terkait limbah B3 (Berat Beracun Berbahaya) yang mencemari Sungai Langlam dan Sungai Cenaku yang berada diwilayah Desa Batu Papan dan Desa Puntianai, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu, Riau akibat diduga sengaja dibuang oleh managemen Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Kharisma Agro Sejahtera (KAS) pada Agustus 2022 lalu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Inhu Ory Hanang Wibowo menegaskan, pihaknya telah menerima laporan tersebut oleh masyarakat dan pihaknya telah membawa sampel air Sungai Langlam dan air Sungai Cenaku ke Laboratorium (Lab) di Pekanbaru.

"Laporannya sudah kita terima pada 18 Agustus lalu dan sampelnya sudah kita bawa ke laboratorium di Pekanbaru," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Inhu Ory Hanang Wibowo kepada media ini, Ahad (4/9).

Ory menuturkan, hasil uji laboratorium akan keluar diperkirakan dua hingga tiga bulan dari laporan masuk.

"Ekpestasi dua sampai tiga bulan hasilnya keluar," kata dia.

Sementara itu dilain pihak, Suharto, salah satu anggota DPRD Inhu yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II yakni Kecamatan Seberida, Batang Gansal dan Batang Cenaku mengaku geram atas apa yang (diduga) dilakukan oleh managemen PKS PT KAS terhadap warga Desa Batu Papan dan Desa Puntianai.

Bukan kesejahteraan yang diberikan kepada warga tempatan, melainkan racun berbahaya yang disuguhkan.

Terlebih, Sungai Langlam dan juga Sungai Cenaku, selama ini menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat didua desa tersebut.

Selain untuk mencuci, mandi dan sumber air bersih warga didua desa itu, warga didua desa itu juga mencari ikan untuk dikonsumsi sehari-hari," kata Suharto, Sabtu ( 3/9).

Suharto, yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Inhu ini menegaskan, jika ada perusahaan nakal di Kabupaten Inhu dengan membuang limbah sembarangan sebaiknya izibnya dicabut saja.

"Kita minta Dinas Lingkungan Hidup Inhu untuk proaktif dengan pengaduan masyarakat. Jangan sampai jatuh korban baru ada tindakan dari instansi terkait," tegasnya. (stone)