Flyover di Pekanbaru ini Ancam Nyawa Manusia, Ketua KNPI Riau Desak KPK Turun Tangan
PANTAUNEWS.CO.ID, PEKANBARU - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Riau kembali Mengajak pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, untuk segera menindaklanjuti Laporan Resmi terkait tabir misteri dan dugaan skandal kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pelaksanaan proyek pembangunan jembatan layang (Flyover) di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru.
Desakan itu dilakukan Induk Organisasi Kepemudaan terbesar dan tertua tersebut, pasca ditemukannya kerusakan (patahan, red) dibeberapa sisi median jembatan layang tersebut, terutama yang berada di depan Rumah Sakit (RS) Syafira Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru.
"Proyek tersebut yang kami ketahui sudah menjadi bancakan oleh para Koruptor. Semenjak mulai dari pengadaan hingga pelaksanaan sudah di mark up. Praktek 'haram' korupsi sudah dimulai semenjak dimulainya proses pembangunan. Kami menduga kuat, keterlibatan mantan Kapolda Riau dan para pejabat lainnya, sehingga proyek yang dijalankan oleh kontraktor diluar Riau itu sudah berumur pendek, alias sebentar saja mengalami kerusakan seperti temuan tersebut. Ini harus segera kita bongkar," tegas Larshen Yunus, Ketua DPD KNPI Provinsi Riau.
Bagi Alumni dari Sekolah Vokasi Mediator PMI, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu, menilai perlu penanganan serius terhadap kasus dugaan korupsi yang terjadi pada proyek tersebut dan hanya KPK yang dianggap mampu. Puluhan hingga ratusan milyar uang rakyat ini di-Korupsi secara berjamaah.
"Bagi kami, pengusutan atas skandal proyek tersebut mudah saja, tinggal kita telusuri tahun berapa dianggarkan. Sesiapa saja pejabat yang terkait, mulai dari pihak legislatif, eksekutif hingga perusahaan pelaksana maupun kontraktor pengawasnya. Itu artinya, dalam menemukan peristiwa hukum (pidana, red) tidak terlalu sulit," ujar Larshen Yunus.
Ketua KNPI Provinsi Riau itu memastikan, bahwa ada banyak pihak-pihak yang terlibat dan menikmati keuntungan atas pembangunan jalan layang tersebut, bahkan juga disinyalir adanya peran dari salah satu petinggi ormas di Provinsi Riau ini.
"Tolong Kami Ketua KPK beserta jajaran Komisioner. Jangan sampai jatuhnya korban, melayangnya nyawa, baru kita semua sibuk dengan segala dugaan. Tolong ditelusuri kembali laporan resmi pengaduan masyarakat yang telah lama kami sampaikan. Mari kita bongkar klaster korupsi pada pembangunan jalan layang (Flyover) di Kota Pekanbaru ini. Kerusakan tersebut jangan dianggap sepele, itu semua bahagian dari keserakahan para Pejabat yang telah melakukan korupsi, sehingga nyawa pun taruhannya. Belum ada beberapa tahun sudah rusak seperti itu. Pokoknya Wallahuallam Bissawab," tutur Larshen Yunus, seraya meneteskan air matanya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kamis (7/9/2023) DPD KNPI Provinsi Riau segera menyurati kembali seraya menghimpun seluruh jajaran OKP untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung KPK di Jakarta.
"Setelah surat resmi kami layangkan, rencananya juga para OKP-OKP yang terhimpun didalam tubuh KNPI Provinsi Riau juga akan kami terbangkan. Mereka sudah bersiap diri untuk mengadakan aksi unjuk rasa (Demonstrasi), agar pihak KPK segera menindaklanjuti proses pemeriksaan dan pemanggilan terhadap siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jembatan Layang (Flyover) di Kota Pekanbaru," akhir Larshen Yunus, yang juga menjabat sebagai Wasekjen KNPI Pusat.
Ketika dikonfirmasi awak media Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Drs Firlie Bahuri, M.Si, Jumat (8/9/2023), hingga berita ini diterbitkan, belum ditanggapi terkait proses pemeriksaan dan pemanggilan terhadap siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembangunan jembatan layang (Flyover) di Kota Pekanbaru. (*)