Netralitas TNI: Pilar Utama Stabilitas Demokrasi Indonesia
PANTAUNEWS.CO.ID, INDONESIA - Indonesia, sebagai negara dengan panggung politik yang dinamis, memasuki era politik yang penuh tantangan dengan mendekati Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Dalam menjalankan peran sebagai pelindung kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) memainkan peran kunci dalam memastikan keamanan dan stabilitas. Netralitas TNI menjadi pilar utama dalam menjaga proses demokrasi yang adil dan transparan.
Komandan Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli memberikan sinyal kuat terkait netralitas TNI menjelang Pemilu. Langkah proaktif diambil dengan mengerahkan anggota Intelijen untuk mengawasi dan menindak prajurit yang terlibat dalam aktivitas politik yang tidak netral. Ancaman pencopotan prajurit yang terbukti melanggar netralitas menjadi langkah tegas untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip netralitas TNI.
Sejalan dengan amanat Presiden dan panglima TNI, KSAD mengemukakan lima poin penting netralitas TNI:
1. Tidak Memihak dan Tanpa Dukungan Politik:
TNI tidak diperkenankan memihak atau memberikan dukungan kepada Partai Politik atau Paslon tertentu. Keterlibatan dalam kegiatan politik praktis juga dihindari.
2. Larangan Penggunaan Fasilitas Milik TNI untuk Kampanye:
TNI AD tidak boleh memberikan fasilitas tempat, sarana, dan prasarana kepada Paslon dan Parpol untuk keperluan kampanye politik.
3. Larangan Memberi Arahan Hak Pilih:
Prajurit TNI AD dilarang memberikan arahan kepada keluarganya terkait hak pilih. Ini menjamin bahwa keputusan pemilih bersifat individu dan bebas dari intervensi.
4. Tidak Memberikan Tanggapan Publik:
Prajurit TNI AD dilarang memberikan tanggapan, komentar, atau mengunggah informasi terkait kegiatan politik praktis. Sikap netral harus dijaga hingga akhir proses pemilihan.
5. Tindakan Tegas untuk Pelanggaran Netralitas:
Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melanggar netralitas akan dihadapkan pada tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Komitmen 3 Matra TNI
Komando TNI Angkatan Laut (KSAL), Angkatan Udara (KSAU), dan KSAD bersama-sama menyatakan komitmen untuk tetap netral dalam Pemilu 2024. Pernyataan ini menekankan bahwa netralitas adalah prinsip yang diterapkan secara menyeluruh di seluruh elemen TNI. Dalam konferensi pers di Markas Besar TNI AD, Jenderal Maruli menjelaskan, “Kami di tentara sudah committed untuk netral, tidak ikut mendukung. Bahkan saat berkampanye, kami tidak ikut pemungutan suara, jadi netral saja sekalian.”
Ancaman non-job yang dinyatakan oleh KSAD terhadap prajurit yang terlibat dalam aktivitas politik tidak netral menjadi peringatan serius. "Paling tidak kalau dia punya jabatan itu pasti kita segera langsung non job. Kita pasti panggil langsung," tegas Maruli dalam jumpa pers di Markas Besar TNI.
Netralitas TNI dalam 3 Matra
Komandan TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI (Purn.) H. Yudo Margono menegaskan larangan memberikan fasilitas tempat atau sarana kampanye kepada pasangan calon dan partai politik. Pernyataan ini mencerminkan kesatuan tekad dalam menjaga netralitas di seluruh TNI.
Jenderal TNI Prof. Dudung Abdurachman menekankan bahwa TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, harus tetap netral dan mempertahankan loyalitas terhadap pimpinan nasional. Hal ini dinyatakan sebagai tanggung jawab sebagai unsur keamanan dan pengamanan negara.
Laksamana Muhammad Ali, usai upacara HUT Ke-78 Korps Marinir, menegaskan bahwa prajurit TNI Angkatan Laut harus tetap netral dalam menyambut pesta demokrasi tahun 2024. Kesatuan dalam menjaga netralitas menjadi komitmen bersama di setiap matra TNI.
Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo menyampaikan komitmen TNI Angkatan Udara untuk menjaga netralitas dan memegang teguh komitmen sebagai garda terdepan. Pernyataan ini disampaikan dalam sambutan yang dibacakan di Lanud Sam Ratulangi menyambut Tahun Baru 2024.
Netralitas TNI bukanlah sekadar formalitas, melainkan cerminan kesadaran kolektif akan peran dan tanggung jawab dalam mengawal proses demokrasi. Dengan semangat #NetralitasTNI, mari kita bersama-sama mendukung TNI dalam menjaga integritas dan stabilitas demokrasi Indonesia. Kebersamaan kita akan menjadi pondasi yang kokoh bagi masa depan bangsa.