PILIHAN
Pelantikan Jokowi-Ma'ruf akan Dihadiri 17 Negara
Jakarta (PantauNews.co.id) - Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta, Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Eko Margiyono, mengatakan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin akan dihadiri 17 perwakilan negara di luar duta besar.
Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat bisa menghormati hasil pemilihan umum (pemilu) dengan menyingkirkan perbedaan dan menyaksikan pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan hikmat.
"Mari kita saksikan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih secara hikmat. Adapun perbedaan, kita singkirkan dahulu. Kita hormati hasil pemilu yang lalu. Ini adalah gongnya," ujar Eko di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin.
Ia menyampaikan, sampai saat ini ada 17 negara asing di antaranya delapan kepala negara atau kepala pemerintahan dan sembilan utusan khusus negara tetangga yang hadir menyaksikan prosesi pelantikan tersebut.
Pangdam Jaya berpesan kalau pelantikan nanti adalah pekerjaan besar bangsa Indonesia yang akan ditonton banyak orang dari penjuru dunia.
Sumber: Warta Ekonomi
Berita Lainnya
Dampak Meningkatnya Covid-19, Pilkades Serentak Kabupaten Tangerang Ditunda
Dalam Rangka Hardiknas, Sukacita Murid SD 143 dan SD 77 Dikunjungi Kapolda dan Danrem
Amien Rais Tak Masuk Kepengurusan, Masa Depan PAN Diprediksi Suram
Kegiatan Rutin Santunan Anak Yatim: Apresiasi untuk Dukungan Pemuda Tokoh Masyarakat
Kadis Perkim Kota Tangerang: Pelayanan Publik dan Informasi Dinas Perkim Cukup Memuaskan
Group Hadroh Al Jariyah Kembali Laksanan Penggalangan Dana Peduli Korban Banjir Pelalawan
Kerap Berulang Tumpahan CPO, Agus Purwanto : " Segera Kita Lakukan Koordinasi dengan Gakkum Kementerian LH"
'Dinyinyirin', GAMARI Tetap Eksis Hadirkan Keadilan Negeri Bahkan Hingga Sampai ke Pulau Jawa
Masih Pandemi, Ini Tips yang Dilakukan Pengemudi Ojol
Pengurus Gabpeknas DPD Kabupaten Tangerang Periode 2022-2027 Dilantik
Jokowi Minta Sistem Informasi RS Rujukan Corona Dibangun
Ratusan Mahasiswa Serukan Cara-cara Konstitusional Kritik Pemerintah