Adakan Virtual Talk, Kammi Riau Sorot Persiapan Pemilu Serentak 2024
PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - PW Kammi Riau menggelar virtual talk bersama Kammi Sumatra bagian Utara (Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau ) pada Rabu (30/6/2021) siang.
Virtual talk Kammi kali ini membahas tentang kesiapan penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu serentak pada pesta demokrasi 2024 mendatang.
Adapun tujuan dari kegiatan ini yakni untuk mengetahui persiapan dari setiap elemen yang terlibat demi suksesnya pemilu serentak 2024. kegiatan ini mengangkat tema Menakar Kesiapan Pemilu Serentak 2024.
Anggota DPR RI Komisi II, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan,"tahun 2024 nanti penyelenggara pemilu dihadapkan dengan kondisi pandemi Covid-19. nanti pada 2024 sepanjang tahun kita sibuk dengan pesta demokrasi, ini baru pertama kali yang kita hadapi seperti ini. Hasil pileg dan pilpres akan berpengaruh kepada pemilu serentak," katanya.
"Revisi UU pelaksanaan pemilu dibatalkan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Belum ada yang bisa menjamin kapan Covid-19 ini berakhir. kondisi 2024 belum ada kepastian Covid ini kapan akan berakhir. Kita harus memilih skala prioritas antara kesehatan dan pemulihan ekonomi," terang Andi Rachman.
Andi Rachman juga menjelaskan," kualitas pemilu 2024 mendatang perlu ditingkatkan. secara pribadi dia menyampaikan dengan aturan undang-undang yang ada kita masih perlu melengkapi dengan regulasi. masa sidang sekarang ini kami dari komisi II belum intens sekali membahas ini. pada masa sidang berikutnya kita sudah membuat rencana akan membahas secara maraton mengenai pemilu 2024 ini dengan penyelenggara pemilu yakni KPU," jelasnya.
"Pada masa sidang berikutnya nanti kita akan intens membahas kesiapan pemilu serentak 2024 ini," ujar mantan Gubernur Riau ini.
Ketua KPU RI, Ilham Saputra memaparkan,"pada tahun 2024 pemilu serentak dan pilkada serentak digelar di tahun yang sama. Pemilu dilaksanakan pada 21 Februari 2024 sedangkan Pilkada dilaksanakan pada 20 November 2024.
"Kita akan dihadapkan dengan persoalan SDM. penyelenggara pemilu akan memasuki akhir masa jabatan pada tahun 2024 nanti. menanggapi persoalan itu kita meminta masa jabatan anggota KPU di tingkat kabupaten/kota diperpanjang hingga 2025," ujar Ilham.
lebih lanjut Ilham menjelaskan," tantangan pemilu dan pilkada 2024 itu diantaranya jarak waktu terlalu dekat, terjadi irisan tahapan pemilu dan pilkada, pengelolaan logistik yang kompleks dan pelaksanaan dalam covid-19. artinya dari tantangan itu beban kerja penyelenggara lebih berat.
"2024 itu kan kita akan memasuki tahun politik. perang media dan informasi akan terjadi dan akan marak juga informasi hoax, " jelasnya.
"Perlu upaya massif untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. dalam proses tahapannya (pemilu) kami berharap semua elemen terkait membantu kami daripada menyebarkan hoax. masyarakat sipil mesti ikut mengawal seluruh tahapan pemilu," pungkas Ilham.
Hadir pada virtual talk kali ini diantaranya anggota DPR RI komisi II Dapil Riau Arsyadjuliandi Rachman, Ketua KPU RI Ilham Saputra, Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati, Ketua PW Kammi Riau Muhammad Asnawir Nasution dan sejumlah pengurus serta kader Kammi wilayah Riau. (Rasid Ahmad)
Berita Lainnya
DPR RI Dorong Pemerintah Gandeng Kelompok Buruh Bahas Aturan Turunan UU Cipta Kerja
Kasmani Merupakan Bupati Wanita Pertama di Riau Dilantik
DPD PKB Kota Tangerang Sosialisasikan Wawasan Kebangsaan
KPU Resmi Terbitkan SK Penundaan Tahapan Pilkada, Ini Rinciannya
Dr Dede Farhan Gelar Bimtek Teknik Pemetaan Lumbung Suara dalam Pemasaran Politik
Kade-Iyeth Bustami akan Temui Tokoh dan Mantan Bupati Bengkalis di Pekanbaru
Aklamasi, Arsyadi Terpilih Sebagai Ketua DPD II Golkar Inhu
Jalaluddin: Ini akan Memuluskan H Samsul Bahri Melenggang ke Kursi Wawako Dumai
Skandal Pemerasan SYL: Ketua KPK Firli Bahuri Tersangka
Digadang - gadangkan akan Maju di Pilkada Dumai 2024 Mendatang, Hardianto akan Jadi Lawan Berat 'Sang Petahana'
Abuya Muhtadi: Ajakan Hangat Menuju Dukungan Massa untuk Gibran di Pilpres 2024
Ganjar Buka Suara Terkait Spekulasi Gubernur Tak Sambut Puan