Skandal Politik: PDIP dan Ganjar-Mahfud Dituding Intervensi Aparat dan ASN untuk Pilpres 2024
PANTAUNEWS.CO.ID, JAKARTA - Indonesia dihebohkan oleh serangkaian informasi viral yang menggambarkan skandal politik yang melibatkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan pasangan calon presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Terungkapnya serangkaian praktik yang kontroversial menjelang Pilpres 2024 telah mencoreng citra demokrasi di Indonesia.
Informasi viral pertama menggemparkan publik ketika seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Boyolali [membeberkan curhatannya](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo) tentang tekanan yang diterimanya untuk mendukung PDIP dan pasangan Ganjar-Mahfud. Lebih mengejutkan lagi, PNS tersebut diminta memberikan kontribusi finansial dengan dalih gotong royong. Ancaman pemindahan dan pengucilan menjadi momok menakutkan bagi siapa pun yang berani menolak tawaran kontroversial ini.
Skandal semakin meluas dengan informasi viral kedua, yang mengungkap fakta Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Penjabat (PJ) Bupati Sorong. Ternyata PDIP dan Ganjar Pranowo telah [meminta bantuan BIN](https://youtube.com/watch?v=mYlsVHg4Opo) untuk memenangkan Pilpres 2024. Lebih kontroversial lagi, PJ Kepala Daerah yang baru dilantik dipaksa untuk memenangkan Ganjar Pranowo dengan persentase 60%+1, sesuai dengan poin ke-4 dalam pakta integritas yang ditemukan tim KPK saat penggeledahan.
Informasi viral ketiga memperlihatkan keterlibatan PDIP dan Ganjar-Mahfud dalam rencana pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Surat undangan nomor 100.2.1.3/6074/SJ mengungkapkan bahwa Suganda Pandapotan Pasaribu akan digantikan oleh Syafrizal (Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri). Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa Suganda didatangi oleh utusan instansi BIN dan Kemendagri yang memintanya mendukung Ganjar - Mahfud MD. Namun, Suganda menolak tegas, memegang teguh prinsip netralitas ASN.
Skandal politik ini meninggalkan pertanyaan serius terkait keberlanjutan integritas dan netralitas aparat dan ASN dalam proses demokrasi di Indonesia.
Berita Lainnya
DPRD Rohul Gelar Sidang Paripurna Bupati Serahkan Laporan LKPJ TA 2021
Ketua DPC Gerindra : Sampai Saat ini Hanya Nita Ariani yang Serius Mengikuti Prosesi Pilkada 2020 Dumai
Sambangi Kantor DPC PKB Kota Tangerang, Bawaslu Dengar Masukan Partai Politik
Kesal Ditanya Kapan Menikah, Pria di Kampar ini Tega Bunuh Kekasihnya
Arif Fadhilah Mundur dari ASN dan Siap Hadapi Petahana
Beredar 'Rekom' Golkar 5 Balon Kepala Daerah di Riau, Syarifah Dampingi Eko Suharjo di Pilkada Dumai
Bravo 8 HEBAT Siap Memenangkan Koalisi HANDAL Untuk Dumai HEBAT
Survei Pilkada 2020, PDIP Riau Gandeng Lembaga Indo Barometer
Teka Teki Terjawab Sudah, Fuad Santoso Segera Dampingi Walikota Paisal
Viral...Bhabinkamtibmas Di Rupat Lakukan ini Saat Pemerintah Wacanakan Pemilu Damai
Agus Harimurti Yudhoyono Sebut Sumbar Merupakan Barometer Politik Nasional
Oknum Anggota DPRD Dumai Bocorkan Data Bacaleg, Berikut Tanggapan Komisioner KPUD